DUMAI- Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Indonesia
Baru (GRIB) menggelar aksi Demonstrasi di kantor perusahaan PT Chevron Pacific Indonesia
(CPI) wilayah operasional Dumai. Massa juga memblokir pintu masuk PT Chevron Pacific Indonesia
(CPI),Senin (25/2/13) pagi.
Aksi Demonstrasi ratusan massa tersebut sebagai bentuk protes atas tidak transparannya PT.CPI yang tidak melibatkan perusahaan Dumai dalam lelang besi tua yang persis berada di depan pintu masuk PT.CPI Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur.
Dalam aksinya, Ketua GRIB Dumai, Kimlan Antoni dihadapan ratusan demonstrasi meminta kepada managemen PT Chevron Pacific Indonesia untuk memberikan pejelasan terkait sistem lelang besi tua milik PT.CPI yang tidak transparan itu dan juga tidak melibatkan pengusaha lokal.
Aksi Demonstrasi ratusan massa tersebut sebagai bentuk protes atas tidak transparannya PT.CPI yang tidak melibatkan perusahaan Dumai dalam lelang besi tua yang persis berada di depan pintu masuk PT.CPI Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur.
Dalam aksinya, Ketua GRIB Dumai, Kimlan Antoni dihadapan ratusan demonstrasi meminta kepada managemen PT Chevron Pacific Indonesia untuk memberikan pejelasan terkait sistem lelang besi tua milik PT.CPI yang tidak transparan itu dan juga tidak melibatkan pengusaha lokal.
" Kami merasa kecewa atas tidak transparan lelang proyek besi tua yang dilakukan manajemen PT.CPI, Kami juga tidak mau jadi penonton dalam lelang besi tua ini. Kami
akan terus menunggu kejelasan dari pihak perusahaan soal lelang besi tua tidak
melibatkan pengusaha lokal," cetus Kimlan Antoni dengan tegas.
sambil menyerukan yel-yel, Massa GRIB terus berorasi didepan pintu gerbang PT.CPI sambil menunggu Managmen Chevron untuk menemui para demonstran untuk memberikan penjelasan terhadap lelang besi tua tidak melibatkan pengusaha lokal.
Ditegaskan Kimlan Antoni, bahwa GRIB merupakan organisasi di bawah komando Prabowo Sugiantoro dan Herculles. Masa yang dibawa menduduki pintu masuk Chevron merupakan anak tempatan dan pengamen tempatan untuk menyemarakkan aksi pemblokiran pintu masuk operasional perusahaan minyak tersebut.
Sementara itu, Aksi pemblokiran pintu masuk PT Chevron Pacific Indonesia juga mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Dumai dengan membentuk pagar betis. Masa terus menyerukan tidak mau menjadi penonton dalam lelang besi tua yang dilakukan pihak perusahaan pantungan antara Indonesia dan Amerika Serikat itu.
Hampir satu jam mereka melakukan orasi, akhirnya managmen PT.CPI mendatangi massa yang dengan dikawal puluhan aparat kepolisian.
Managmen PT.CPI melalui manajer Komunikasinya, Tiva Permata dihadapan ratusan demonstran menegaskan bahwa pihaknya mengaku tidak memiliki wewenang dalam proses pelelangan aset-aset berupa besi tua eks barang operasional perusahaan. menurutnya, Seluruh aset yang telah dilelang tersebut merupakan barang milik negara (BMN) di mana seluruh rangkaian proses lelangnya dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berwenang. PT CPI, sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari Pemerintah Indonesia, hanya berkewajiban menjaga seluruh aset itu hingga pemenang lelang diumumkan.
’’Pelelangan barang milik negara bukan wewenang kami, dan tidak tepat jika ditanyakan kepada kami sebagai pihak yang tidak memilik wewenang atas hal tersebut,’’ papar Tiva Permata selaku Manajer Komunikasi PT CPI. . Proses pelepasan aset itu, lanjut dia, bukan hanya berlaku di lingkungan PT CPI tapi sudah merupakan aturan baku di industri migas nasional. Penjelasan tersebut disampaikan menyusul pengerahan massa yang dilakukan DPC Gerakan Rakyat Indonesia Baru di depan Kompleks PT CPI Dumai pada hari Senin, 25 Februari.
Ia menambahkan, Industri migas nasional menggunakan Kontrak Bagi Hasil (production sharing contract) dan seluruh fasilitas yang dikelola KKKS merupakan barang milik negara, di antaranya termasuk tanah, bangunan, jaringan pipa dan listrik. Karena itu, pelepasan aset-aset tersebut juga harus mengacu pada peraturan-peraturan pemerintah mengenai barang milik negara.
sambil menyerukan yel-yel, Massa GRIB terus berorasi didepan pintu gerbang PT.CPI sambil menunggu Managmen Chevron untuk menemui para demonstran untuk memberikan penjelasan terhadap lelang besi tua tidak melibatkan pengusaha lokal.
Ditegaskan Kimlan Antoni, bahwa GRIB merupakan organisasi di bawah komando Prabowo Sugiantoro dan Herculles. Masa yang dibawa menduduki pintu masuk Chevron merupakan anak tempatan dan pengamen tempatan untuk menyemarakkan aksi pemblokiran pintu masuk operasional perusahaan minyak tersebut.
Sementara itu, Aksi pemblokiran pintu masuk PT Chevron Pacific Indonesia juga mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Dumai dengan membentuk pagar betis. Masa terus menyerukan tidak mau menjadi penonton dalam lelang besi tua yang dilakukan pihak perusahaan pantungan antara Indonesia dan Amerika Serikat itu.
Hampir satu jam mereka melakukan orasi, akhirnya managmen PT.CPI mendatangi massa yang dengan dikawal puluhan aparat kepolisian.
Managmen PT.CPI melalui manajer Komunikasinya, Tiva Permata dihadapan ratusan demonstran menegaskan bahwa pihaknya mengaku tidak memiliki wewenang dalam proses pelelangan aset-aset berupa besi tua eks barang operasional perusahaan. menurutnya, Seluruh aset yang telah dilelang tersebut merupakan barang milik negara (BMN) di mana seluruh rangkaian proses lelangnya dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berwenang. PT CPI, sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari Pemerintah Indonesia, hanya berkewajiban menjaga seluruh aset itu hingga pemenang lelang diumumkan.
’’Pelelangan barang milik negara bukan wewenang kami, dan tidak tepat jika ditanyakan kepada kami sebagai pihak yang tidak memilik wewenang atas hal tersebut,’’ papar Tiva Permata selaku Manajer Komunikasi PT CPI. . Proses pelepasan aset itu, lanjut dia, bukan hanya berlaku di lingkungan PT CPI tapi sudah merupakan aturan baku di industri migas nasional. Penjelasan tersebut disampaikan menyusul pengerahan massa yang dilakukan DPC Gerakan Rakyat Indonesia Baru di depan Kompleks PT CPI Dumai pada hari Senin, 25 Februari.
Ia menambahkan, Industri migas nasional menggunakan Kontrak Bagi Hasil (production sharing contract) dan seluruh fasilitas yang dikelola KKKS merupakan barang milik negara, di antaranya termasuk tanah, bangunan, jaringan pipa dan listrik. Karena itu, pelepasan aset-aset tersebut juga harus mengacu pada peraturan-peraturan pemerintah mengenai barang milik negara.
’’Proses serah terima barang milik negara di lingkungan KKKS, termasuk
di PT CPI, juga disaksikan oleh aparat pemerintah yang berwenang. KKKS hanya akan
menyerahkan aset tersebut sesuai yang diperintahkan negara,’’ jelas Tiva.
***
0 komentar:
Posting Komentar